Download Latihan soal PPS Pemilu 2024 lengkap Jawabannya
Soal ini hanya bersifat latihan, sehingga tidak bisa menjadi acuan utama untuk test pada soal PPS pemilu yang real dilaksanakan.
baiklah berikut Latihan beberapa soal untuk PPS Pemilu pada Tahun 2024, silahkan pelajari atau bisa download jika bapak ibu kesulitan dalam membaca halaman ini, link download akan admin bagikan pada artikel paling bawah, sehingga dapat bapak ibu cetak dan peljarai secara madiri dan offline
1. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraan. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar:
A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,
akuntabilitas, Efisiensi dan efektivitas
B. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dan mendahulukan kepentingan umum diatas
kepentingan pribadi atau golongan
C. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi dan efektif
D. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum dan sama kedudukan didepan hukum
E. Mandiri jujur adil dan makmur
Jawaban A
2. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah
A. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
B. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
C. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
D. menghasilkankan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat
E. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien
Jawaban D
3. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Putusan Mahkamah Agung RI paling lama:
A. 30 (tiga puluh) hari kerja
B. 15 (lima belas) hari kerja
C. 14 (empat belas) hari kerja
D. 7 (tujuh) hari kerja
E. 3 (tiga) hari kerja
Jawaban D
4. Parliementary threshold 4% untuk tingkat nasional, mengandung arti...
A. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
B. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR saja, dan pasti tetap dapat kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
C. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR dan anggota DPRD Provinsi, tapi masih akan dapat kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
D. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, tetapi masih mungkin dapat kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
E. Semua Jawaban Salah.
Jawaban D
5. Pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022
A. 17 Februari 2024
B. 15 Februari 2024
C. 14 Februari 2024
D. 13 Februari 2024
E. 18 Februari 2024
Jawaban C
6. KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bersifat hirarkis ketentuan ini diatur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 pasal dan ayat berapa ?
A. Pasal 5 ayat 3
B. Pasal 9 ayat 2
C. Pasal 9 ayat 1
D. Pasal 1 ayat 5
E. Pasal 2 ayat 1
Jawaban C
7. Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten Kota PPK dan PPS ?
A. 9-7-5-5-3
B. 11-7-5-5-3
C. 7/5-5/7-5-5-5
D. 9-5/3-5-5-3
E. 7-5/7-3/5-5/3
Jawaban E
8. Apa kepanjangan dari PPK?
A. Petugas Pemungutan Kecamatan
B. Panitia Pemungutan Kecamatan
C. Petugas Pemilihan Kecamatan
D. Panitia Pemilihan Kecamatan
E Panitia Pemilu Kecamatan
Jawaban D
9. PPK berkedudukan di mana?
A. Kantor Kecamatan
B. Kantor Polsek Kecamatan
C. Pendopo Kecamatan
D. Ibukota Kecamatan
E. Ibu kota desa/kelurahan
Jawaban D
10. Dibawah ini pernyataan yang benar mengenai lama masa kerja PPK?
A. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan
pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara
B. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 8 bulan sebelum
penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara
C. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 10 bulan sebelum penyelenggaraan
pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara
D. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten kota paling lambat 1 tahun sebelum penyelenggaraan pemilu
dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara
E. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat enam bulan sebelum penyelenggaraan
pemilu dan dibubarkan paling lambat satu bulan setelah pemungutan suara
Jawaban A
11. Perbuatan berikut merupakan tindak pidana pemilu, kecuali:
A. Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.
B. Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan
penghitungan suara.
C. Petugas PPS dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat
dan Peseta Pemilu.
D. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendii
atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.
E. Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau degan menggunakan
kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi sesorang untuk
terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu
Jawaban : B
12. Dalam hal terjadi perhitungan dan pemungutan suara ulang susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK PPS diperpanjang.PPK, PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara?
A. 1 bulan
B. 2 bulan
C. 3 bulan
D. 4 bulan
E. 5 bulan
Jawaban B
13. Status Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dan Panwaslu adalah Pilihlah jawaban yang paling tepat
A. Bawaslu bersifat tetap. Bawaslu Provinsi. Bawaslu kabupaten/kota dan Panwas bersifat adhoc
B. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap sementara Bawaslu kabupate/kota dan Panwaslu bersifat adhoc
C. Bawaslu. Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten dan kota dan Panwaslu bersifat ad-hoc
D. Bawaslu. Bawaslu Provinsi. Bawaslu kabupaten/kota bersifat tetap Panwaslu bersifat adhoc
E. Bawaslu Bawaslu Provinsi Bawaslu kabupaten kota dan Panwaslu tetap Panwaslu Desa bersifat ad-hoc
Jawaban D
14. Pernyataan dibawah ini yang bukan merupakan tugas wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan
A. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan
B. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang di wilayah kecamatan
C. Melaksanakan pemuktahiran data pemilih, penetapan data pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
D. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang
E. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
Jawaban C
15. Pemeriksaan pengaduan dan atau laporan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh
A. Dengan Kehormatan KPU
B. Dewan Kehormatan Bawaslu
C. Dewan Kode Etik KPU
D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
E. Dewan Penegakkan Etika Bawaslu
Jawaban D
16. Ketua Bawaslu saat ini adalah
A. Totok Haryono, SH
B. Dr. Herwin Jeller Hielsa M, M.H
C. Puadi, S.Pd, MM
D. Lolly Suherty, S.sos, M.H
E. Rahmat Bagja, SH, LL, MM
Jawaban E
17. Berikut ini yang bukan merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum
A. Perencanaan Program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu
B. pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
C. masa kampanye pemilu
D. pencalonan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota
E. penetapan hasil pemilu
Jawaban D
18. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat....... bulan sebelum hari pemungutan suara
A. 24
B. 25
C. 22
D. 20
E. 21
Jawaban D
19. Seluruh tahapan Pemilu merupakan objek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan
A. Memasang tanda gambar di tempat terlarang
B. Memberi keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran
C. Melakukan kampanye pada waktu yang salah
D. Berkampanye dengan melanggar Lalu Lintas
E. Mengubah hasil perhitungan suara
Jawaban E
20. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara Pemilu ?
A. KPU, Bawaslu dan lembaga pemantau Pemilu
B. KPU Bawaslu dan partai politik
C. KPU Bawaslu lembaga pemantau pemilu dan partai politik
D. KPU dan Bawaslu
E. KPU Bawaslu dan tim kampanye
Jawaban D
21. Jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat ............ bulan sebelum hari pemungutan suara
A.18
B. 20
C. 22
D. 19
E. 25
Jawaban A
22. Jumlah kursi anggota DPR RI ditetapkan sebanyak ........kursi
A. 352
B. 445
C. 350
D. 577
E. 575
Jawaban E
23. Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit ......... kursi dan paling banyak ...... kursi
A. 20 dan 35
B. 20 dan 45
C. 20 dan 55
D. 25 dan 55
E. 35 dan 75
Jawaban C
24. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 2
Jawaban B
25. Daftar pemilih sementara DPS disusun oleh ..........
A.Pantarlih
B. PPS
C. PPK
D. KPU Kabupaten/Kota
E. semua jawaban benar
Jawaban B
26. TPS mengumkan daftar pemilih sementara DPS selama ...............ntuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat
A. 17 hari
B. 10 hari
C. 14 hari
D. 15 hari
E. 20 hari
Jawaban C
27. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan di perolehan kursi paling sedikit ....... dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya
A. 25%
B. 20%
C. 4%
D.10%
E.15%
Jawaban B
28. Berikut ini adalah pernyataan yang benar mengenai daftar calon tetap anggota DPR. DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kecuali........
A. Daftar calon tetap disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pasfoto terbaru
B. Daftar calon tetap anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota diumumkan oleh PPS C. KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR
D. KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi
E. KPU kabupaten/kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten kota
Jawaban B
29. Hai kampanye pemilu dapat dilakukan melalui ........
A. pertemuan terbatas
B. pertemuan tatap muka
C. pemasangan alat peraga di tempat umum
D. rapat umum
E. Semua jawaban Benar
Jawaban E
30. Metode kampanye pemilihan umum yang dilaksanakan sejak tiga hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang adalah
A. pertemuan terbatas
B. pertemuan tatap muka
C. penyebaran bahan kamarnya kepada umum
D. pemasangan alat peraga di tempat umum
E. semua jawaban benar
Jawaban E
31. Dalam Pemilu, Pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan Pemilu yang:
A. Langsung
B. Umum
C. Bebas
D. Rahasia
E. Jujur dan Adil
Jawaban C
32. Berikut ini termasuk Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, kecuali ...
A. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan
B. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS
C. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
D. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
E. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota
Jawaban E
33. Daftar Pemilih Tetap (DPT) disahkan dan diumumkan oleh……..
A. KPU Kabupaten/Kota
B. KPU RI
C. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
D. KPPS
E. PPS
Jawaban A
34. Berikut ini termasuk syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, kecuali ...
A. Warga Negara Indonesia
B. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun
C. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil
D. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
E. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
Jawaban B
35. Pasca melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan PPS adalah...
A. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap
B. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
C. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK
D. Menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
E. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara (DPS)
Jawaban C
36. Dalam melakukan pemutkhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota dalam hal ini dibantu oleh …
A. Pantarlih
B. Pantarlih dan PPS
C. Pantarlih, PPS, dan PPK
D. Pantarlih, KPPS, PPS, dan PPK
E. Pantarlih, KPPS, PPS, PPK dan Pengawas Pemilu
Jawaban C
37. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, syarat untuk menjadi calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Wapres) diatur dalam:
A. Undang-Undang Dasar
B. Undang-Undang
C. Peraturan Pemerintah
D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
E. Peraturan Bawaslu (Perbawaslu)
Jawaban B
38. Apa kepanjangan dari singkatan PKPU?
A. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
B. Perubahan Keputusan Pemilihan Umum
C. Peraturan Khusus Perundang-Undangan
D. Perubahan Khusus Perundang-Undangan
E. Penambahan Keputusan Pemilihan Umum
Jawaban A
39. Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016. Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama:
A. 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan
B. 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan
C. 35 (tiga puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan
D. 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan
E. 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya permohonan
Jawaban B
40. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Putusan Mahkamah Agung RI paling lama...
A. 30 (tiga puluh) hari kerja
B. 15 (lima belas) hari kerja
C. 14 (empat belas) hari kerja
D. 7 (tujuh) hari kerja
E. 3 (tiga) hari kerja
Jawaban D
41. Berikut beberapa profesi yang tak boleh menjadi anggota partai kecuali:
A. Kepala Desa
B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
C. Perangkat Desa
D. Lembaga Swadaya Masyarakat
E. Tenaga Pendamping Desa
Jawaban no 41 dengan pembahasan sebagai berikut:
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 29 huruf (g) menyatakan: “Kepala Desa dilarang: (g). menjadi pengurus partai politik.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 51 huruf (g) menyatakan: “Perangkat Desa dilarang: (g). menjadi pengurus partai politik.”
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 64 huruf (h) yang berbunyi: “Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang: (h). menjadi pengurus partai politik.”
Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa, menyatakan: “…. Dalam menjalankan peranan dan fungsinya sebagai seorang profesional, TPP dilarang: (17). menjabat dalam kepengurusan partai politik.”
Jadi untuk jawaban no 41 adalah D.
Download Latihan Soal PPS Pemilu 2024
